MAJALENGKA – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I, III, dan IV DPRD Majalengka bersama warga Desa Nagarakembang digelar pada Jumat (14/11/2025). Pertemuan tersebut merupakan respons atas protes warga terkait keberadaan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang berdiri berdekatan dengan area konveksi dan permukiman.
Warga yang diwakili Karang Taruna Himawa Nagarakembang menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari potensi polusi udara, kebisingan, hingga risiko kebakaran akibat aktivitas dapur yang telah beroperasi sekitar satu bulan.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Dinas PMPTSP Majalengka, Johansyah, mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam perizinan dapur MBG, terutama terkait sertifikat higienis yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia menegaskan bahwa meski MBG merupakan program nasional, seluruh aturan lokal tetap wajib dipenuhi agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
“Proses perizinan tetap harus ditempuh. Tetangga harus merasa nyaman. Kami juga mengacu pada verifikasi lapangan Satgas MBG,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, mengapresiasi peran Karang Taruna yang menyampaikan langsung aspirasi masyarakat. Ia memastikan bahwa aduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil Satgas MBG dan melakukan tinjauan lapangan ke lokasi dapur.
Latar Belakang Polemik
Dapur MBG di Desa Nagarakembang sebelumnya sudah menuai sorotan warga karena proses pendiriannya dinilai tidak melalui koordinasi yang jelas dengan lingkungan sekitar. Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program MBG, namun menekankan pentingnya transparansi, kelengkapan izin, dan kajian dampak lingkungan sebelum dapur dioperasikan.
Selain kekhawatiran soal izin, warga juga mempertanyakan potensi gangguan seperti asap dapur yang bisa mengganggu kualitas udara serta aktivitas industri konveksi yang berada berdekatan dengan lokasi tersebut.
Analisis Dampak dan Solusi
- Dampak Lingkungan dan Kesehatan
Dapur yang belum memenuhi standar izin kesehatan dan lingkungan berpotensi menimbulkan polusi udara, kebisingan, serta risiko kebakaran. Pemerintah diminta melakukan audit izin dan memastikan pemasangan sistem ventilasi sesuai ketentuan. - Dampak Sosial
Kekhawatiran warga dapat memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik. Dibutuhkan dialog intensif antara DPRD, pemerintah daerah, Satgas MBG, dan warga untuk menghindari gesekan. - Aspek Administratif
Polemik ini membuka fakta bahwa program nasional tetap harus mengikuti aturan daerah, termasuk izin lingkungan, higienis, dan teknis. Percepatan dan transparansi proses perizinan menjadi kebutuhan mendesak.
Komentar