MAJALENGKA — Meski sejumlah program pembangunan di Kabupaten Majalengka telah berjalan, penolakan dari sebagian masyarakat masih terus muncul. Kondisi ini menjadi perhatian serius Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majalengka yang menilai persoalan utama terletak pada lemahnya komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah kepada publik.
ICMI Majalengka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau realisasi anggaran semata, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan tersebut.
Pandangan itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Komunikasi Jadi Kunci Penerimaan Publik
Ketua ICMI Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, menyampaikan bahwa banyak program pemerintah sebenarnya memiliki tujuan baik, namun gagal diterima karena pesan kebijakan tidak disampaikan secara utuh dan mudah dipahami masyarakat.
“Pembangunan tidak hanya soal fisik dan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memahami dan merasa dilibatkan. Tanpa komunikasi yang baik, program yang sudah berjalan pun bisa ditolak,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya perencanaan komunikasi yang matang sebelum kebijakan diluncurkan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di tengah masyarakat.
Tantangan Komunikasi di Era Digital
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, MM, menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang sarat arus informasi cepat dan beragam.
Menurutnya, pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi berbasis data yang akurat, jelas, dan mudah diakses, guna membangun kepercayaan publik.
“Keterbukaan informasi publik harus dijalankan dengan tetap memperhatikan regulasi. Informasi yang disampaikan harus benar, proporsional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Irwan.
Peran Tokoh Masyarakat dan Media
FGD tersebut juga menghadirkan tokoh masyarakat dan akademisi, salah satunya Dr. H. Nurhidayat, M.Pd, yang menekankan bahwa komunikasi pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Selain itu, insan pers dan penggiat media sosial yang hadir turut berbagi pengalaman terkait tantangan penyampaian informasi kebijakan di ruang publik, khususnya dalam menangkal misinformasi.
Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Menurutnya, kritik publik harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan media menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Kritik adalah energi positif untuk memperbaiki kualitas pembangunan,” ujarnya.
Kesimpulan
Melalui forum ini, ICMI Majalengka menegaskan bahwa komunikasi pembangunan yang efektif merupakan faktor krusial dalam memastikan setiap program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga diterima dan didukung oleh masyarakat.
Penguatan strategi komunikasi dinilai menjadi langkah penting untuk membangun transparansi, legitimasi sosial, serta kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
Komentar