MAJALENGKA — Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Selasa (16/12/2025), berlangsung tegang. Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out (WO) dari ruang sidang sebagai bentuk protes terhadap pembahasan pencabutan Dana Cadangan Investasi Daerah sebesar Rp173,4 miliar yang dinilai belum transparan.
Aksi walk out tersebut terjadi saat rapat paripurna membahas persetujuan bersama sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), salah satunya Raperda pencabutan Perda Dana Cadangan Investasi.
Soroti Transparansi dan Kejelasan Penggunaan Anggaran
Fraksi PDI Perjuangan menilai pembahasan dana cadangan tersebut belum disertai penjelasan rinci dan komprehensif, khususnya terkait arah penggunaan anggaran setelah pencabutan perda dilakukan. Mereka menilai pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) belum memberikan kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebagai bentuk sikap politik, seluruh 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan meninggalkan ruang sidang sebelum agenda paripurna selesai.
Paripurna Tetap Berjalan
Meski satu fraksi melakukan walk out, rapat paripurna tetap dilanjutkan karena jumlah anggota DPRD yang hadir masih memenuhi kuorum. DPRD Majalengka akhirnya menyetujui tiga Raperda, yakni:
- Raperda pencabutan Perda Dana Cadangan Investasi Daerah
- Raperda perubahan nomenklatur badan hukum BPR Majalengka
- Raperda penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka
Dinamika Politik Dinilai Wajar
Menanggapi situasi tersebut, pihak pemerintah daerah menyebut perbedaan pandangan dalam rapat paripurna merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengambilan kebijakan tetap diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Majalengka.
Sementara itu, anggota Pansus dari fraksi lain menyatakan pencabutan dana cadangan telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan mayoritas anggota pansus.
Isu Dana Cadangan Jadi Perhatian Publik
Aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan ini menambah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, khususnya dana cadangan investasi yang nilainya cukup besar. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik kembali menjadi tuntutan utama masyarakat terhadap pemerintah dan DPRD Majalengka.
Komentar