MAJALENGKA – Kabupaten Majalengka kembali menegaskan diri sebagai salah satu daerah paling siap menghadapi era digital. Pada semester I tahun 2025, Majalengka berhasil mempertahankan indeks digitalisasi transaksi di angka 97,5 persen, capaian yang menunjukkan betapa kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang modern dan transparan.
Prestasi tersebut disampaikan dalam forum Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar pada Rabu (5/11/2025). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka H. Eman Suherman, Wakil Bupati Dede Muhamad Ramdhan, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.
Bupati Eman Suherman menegaskan, digitalisasi keuangan bukan sekadar target angka, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.
“Setiap transaksi pemerintah kini bisa dipantau secara transparan dan real time. Ini bukti bahwa Majalengka siap menjadi daerah dengan tata kelola keuangan digital yang maju,” ujarnya.
Digitalisasi Jadi Fondasi Pemerintahan Modern
Pembentukan TP2DD Majalengka diatur melalui Keputusan Bupati Nomor 970/Kep.324-BAPENDA/2021. Forum ini menjadi penggerak utama digitalisasi keuangan daerah dengan menggandeng perbankan lokal, perangkat daerah, serta lembaga keuangan lainnya.
Berdasarkan data terbaru, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Majalengka pada semester II tahun 2024 mencapai 97,8 persen. Walau turun tipis menjadi 97,5 persen di semester I 2025, posisi tersebut tetap menempatkan Majalengka dalam kategori “Digital Full” versi Bank Indonesia.
Pencapaian ini tidak lepas dari penerapan berbagai kanal pembayaran digital seperti QRIS, internet banking, mobile banking, hingga e-commerce yang digunakan untuk sistem pajak, retribusi, dan belanja daerah.
SIGADIS Pajak: Bukti Nyata Inovasi Digital Majalengka
Salah satu program unggulan yang menjadi motor utama transformasi digital di Majalengka adalah SIGADIS Pajak (Sistem Gerakan Digitalisasi Pajak). Program ini mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelopor pembayaran pajak secara digital.
Program tersebut bukan hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mendorong budaya baru di masyarakat: mudah, cepat, dan tanpa uang tunai.
Kepala BAPENDA Majalengka menyebut, semua kanal pembayaran nontunai kini sudah tersedia dan terintegrasi di lingkungan Pemkab Majalengka, sehingga mempermudah masyarakat dalam setiap transaksi keuangan.
Terus Berinovasi dan Menjangkau Desa
Keberhasilan mempertahankan indeks digitalisasi di angka 97,5 persen menjadi bukti nyata komitmen Majalengka dalam mewujudkan pemerintahan digital. Namun, Pemkab tidak berpuas diri. Tantangan ke depan adalah memperluas jangkauan digitalisasi hingga pelosok desa dan memperkuat keamanan siber.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat literasi digital bagi masyarakat serta pelaku UMKM agar semakin siap beradaptasi dengan sistem keuangan modern berbasis teknologi.
“Kami ingin semua lapisan masyarakat bisa menikmati kemudahan transaksi digital, bukan hanya di pusat kota, tapi sampai ke desa-desa,” tambah Bupati Eman.
Dengan langkah-langkah inovatif tersebut, Majalengka semakin mantap menuju kabupaten digital unggulan di Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional.
Komentar