Kabupaten Majalengka
Beranda » Berita » Legislator Majalengka Dorong Pembentukan Satgas Pesantren: Wujud Dukungan Nyata untuk Pondok dan Santri

Legislator Majalengka Dorong Pembentukan Satgas Pesantren: Wujud Dukungan Nyata untuk Pondok dan Santri

Majalengka, Jawa Barat – Dukungan terhadap dunia pesantren semakin mendapat perhatian di Kabupaten Majalengka. Seorang legislator Majalengka, Muh Fajar Shidik, mendorong agar Pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Satgas Pesantren sebagai langkah nyata memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pondok pesantren di wilayah tersebut.

Menurut Fajar, pembentukan Satgas Pesantren Majalengka bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi kebutuhan mendesak di tengah berkembangnya jumlah pesantren dan santri yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

“Satgas Pesantren ini sangat bagus dan sejalan dengan visi-misi Bupati Majalengka. Karena itu, kami mendorong agar pembentukan Satgas bisa segera direalisasikan,” ujar Fajar Shidik, Ketua DPC PPP Majalengka, Senin (13/10/2025).

Tujuan Dibentuknya Satgas Pesantren di Majalengka

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Fajar menilai, keberadaan Satgas Pesantren Majalengka dapat menjadi jembatan komunikasi efektif antara pondok pesantren dan pemerintah, sekaligus memetakan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

BKPSDM Majalengka Luncurkan Matalensa, Percepat Reformasi Manajemen Talenta ASN

“Satgas ini bisa memetakan kebutuhan pesantren secara nyata, bukan sekadar berdasarkan data. Pemerintah bisa langsung tahu kondisi riil dan memberikan solusi konkret,” tambahnya.

Selain itu, Fajar berharap Satgas Pesantren juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan agar kebijakan pemerintah daerah lebih pro-pesantren dan menyentuh kebutuhan pendidikan keagamaan secara menyeluruh.

Pemerintah Daerah Didorong Lebih Serius Dukung Pesantren

Fajar menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren masih harus ditingkatkan, baik dalam hal fasilitas, program pembinaan, hingga pemberdayaan santri.
Ia menilai, dengan adanya Satgas Pesantren, pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada lembaga pendidikan Islam tradisional ini.

“Sudah saatnya Pemerintah Majalengka hadir lewat kebijakan dan program nyata bagi pesantren. Ini bukan hanya soal bantuan fisik, tetapi juga dukungan kelembagaan dan pemberdayaan,” tegasnya.

Paripurna DPRD Majalengka Memanas, Fraksi PDI Perjuangan Walk Out Tuntut Kejelasan Dana Cadangan Rp173,4 Miliar

Tantangan Pembentukan Satgas Pesantren

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pembentukan Satgas Pesantren Majalengka antara lain:

  1. Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung kegiatan dan pembinaan pesantren.
  2. Sinkronisasi regulasi agar kebijakan kabupaten selaras dengan program provinsi dan pusat.
  3. Ketersediaan SDM kompeten di bidang pendidikan pesantren dan manajemen kelembagaan.
  4. Transparansi program dan akuntabilitas dana dalam pengelolaan bantuan ke pesantren.

Meski demikian, Fajar optimistis bahwa dengan komitmen kuat pemerintah daerah dan dukungan DPRD, Majalengka bisa menjadi pelopor penguatan pesantren di Jawa Barat.

Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Pesantren Majalengka

Dengan semakin banyaknya santri dan pondok pesantren di wilayah Majalengka, keberadaan Satgas Pesantren diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sumber daya manusia berbasis keagamaan.
Fajar menilai, langkah ini akan memperkuat peran pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

11 Februari Resmi Jadi Hari Jadi Majalengka, DPRD dan Pemkab Tetapkan Sejarah Baru

“Kami ingin Majalengka menjadi daerah yang dikenal karena perhatian besarnya pada pesantren dan santri. Itu bagian dari membangun karakter daerah yang religius dan berdaya,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *