MAJALENGKA — Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa dana investasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati senilai Rp173,4 miliar siap dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026. Kepastian ini disampaikan dalam audiensi bersama aliansi mahasiswa BEM dan sejumlah LSM yang menyoroti penggunaan dana tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, menyampaikan apresiasi atas kritik publik yang terus mengawal proses penganggaran daerah. Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi kontrol yang penting agar kebijakan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran.
Dasim menjelaskan bahwa pencabutan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah untuk BIJB telah diselesaikan melalui serangkaian konsultasi dengan Kemenkumham serta difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menguatkan rekomendasi agar dana tersebut segera dialihkan kembali ke kas daerah.
Setelah perda resmi dicabut, dana Rp173,4 miliar tersebut akan dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun, penggunaannya tidak langsung ditetapkan pada tahap pencabutan perda. Anggaran baru dapat dirumuskan dalam pembahasan APBDP 2026, yang dimulai dengan penyusunan RKPD Perubahan sekitar bulan Juli 2026.
Rapat paripurna sebagai pengesahan akhir atas hasil pembahasan Komisi II dijadwalkan dalam waktu dekat. Meski begitu, Komisi II masih menunggu surat resmi dari pimpinan DPRD untuk penetapan waktu pelaksanaan paripurna.
Dengan proses regulasi yang hampir tuntas, dana investasi BIJB senilai Rp173,4 miliar tersebut diproyeksikan dapat dimanfaatkan untuk program prioritas daerah — mulai dari pembangunan fasilitas publik, peningkatan layanan kesehatan, penguatan infrastruktur, hingga sektor lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Majalengka.
Komentar