Majalengka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka melalui Komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil sidak tersebut mengungkap berbagai kejanggalan yang memicu pertanyaan publik mengenai kualitas pelaksanaan proyek pemerintah.
Temuan Sidak di Lapangan
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar dan mencegah potensi kerugian negara.
Dalam sidak tersebut, tim DPRD menemukan sejumlah permasalahan yang cukup serius, di antaranya:
- Jalan baru yang sudah retak meski belum digunakan secara maksimal.
- Dugaan pengurangan material yang berpotensi menurunkan daya tahan konstruksi.
- Ketebalan aspal tidak sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
- Papan nama proyek tidak terpasang dengan jelas, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui sumber dana, pelaksana, dan waktu pengerjaan proyek.
Kritik dan Harapan untuk Pemerintah Daerah
Menurut Iing Misbahuddin, proyek yang bersumber dari APBD seharusnya menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, temuan di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan teknis dan administrasi oleh pihak pelaksana.
“Proyek pemerintah harus mengutamakan mutu dan transparansi. Jika kualitasnya rendah, masyarakat yang akan merasakan kerugian langsung,” tegasnya.
Selain mengkritisi kontraktor pelaksana, DPRD Majalengka juga menyoroti lemahnya kontrol internal dari pemerintah daerah. Pengawasan eksternal seperti DPRD, menurutnya, sangat penting untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran publik digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.
Langkah dan Rekomendasi DPRD Majalengka
Komisi III DPRD Majalengka merekomendasikan beberapa langkah strategis agar kejadian serupa tidak terulang:
- Perketat kontrol kualitas dan lakukan uji material sebelum proyek diserahkan.
- Wajibkan pemasangan papan nama proyek di lokasi yang mudah dilihat publik.
- Lakukan audit teknis dan keuangan terhadap proyek-proyek bermasalah.
- Dorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan penyimpangan di lapangan.
- Tingkatkan frekuensi sidak dan evaluasi rutin terhadap proyek strategis daerah.
Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Publik
DPRD Majalengka berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayahnya. Harapannya, setiap proyek infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tahan lama, dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan langkah tegas dan pengawasan berkelanjutan, masyarakat Majalengka diharapkan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.
Komentar