MAJALENGKA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka menggelar sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk perangkat daerah dan kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Nyi Rambut Kasih pada Selasa (23/9/2025), sebagai langkah nyata mendorong keterbukaan informasi publik di Majalengka.
Kepala Diskominfo Majalengka, Irwan ST, SKom, MM, menegaskan pentingnya peran PPID sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurutnya, masyarakat berhak mengakses informasi yang transparan, benar, dan jelas.
“PPID bukan sekadar pengelola informasi publik, tetapi juga ujung tombak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan sosialisasi ini, kami ingin memastikan Majalengka bergerak menuju Kabupaten Informatif,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Diskominfo Jawa Barat, Yulia Susanti, SIKom, yang menekankan pentingnya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Ia menjelaskan, DIP berisi informasi yang dapat diakses masyarakat, sementara DIK mencakup informasi yang dilarang dipublikasikan karena alasan tertentu.
“Penetapan DIP dan DIK menjadi dasar dalam pelayanan informasi publik. Jika dijalankan konsisten, saya yakin Majalengka bisa meraih predikat Kabupaten Informatif,” jelas Yulia.
Sementara itu, perwakilan dari Komisi Informasi (KI) Jawa Barat, Nuni Nurbayani, MPdI, menambahkan bahwa PPID harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan layanan yang cepat, tepat, dan transparan.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Majalengka menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Majalengka Langkung Sae dengan menghadirkan tata kelola informasi publik yang terbuka, akuntabel, dan profesional.
Komentar