MAJALENGKA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menutup tahun 2025 dengan langkah strategis melalui pelantikan 166 pejabat struktural. Pelantikan ini menjadi tonggak penting reformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang transparan, profesional, dan berbasis kinerja.
Pelantikan mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Majalengka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan Pejabat Jadi Momentum Reformasi Birokrasi
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi. Pemerintah daerah memandang kebijakan ini sebagai kebutuhan organisasi untuk mengisi kekosongan jabatan dan mendorong kinerja aparatur.
“Mutasi ini dilakukan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi,” tegas Bupati Eman.
Akhiri Pola Lama, Birokrasi Masuk Sistem Modern
Pelantikan di akhir tahun ini menjadi rotasi terakhir dengan pola lama. Ke depan, Pemkab Majalengka akan menerapkan sistem manajemen aparatur yang lebih modern dan terukur.
Seluruh proses promosi dan mutasi jabatan akan berbasis evaluasi objektif, dengan penilaian kinerja yang terstruktur. Sistem ini bertujuan menghilangkan praktik subjektivitas dalam penempatan jabatan serta menciptakan iklim birokrasi yang adil dan kompetitif.
Manajemen Talenta ASN Jadi Dasar Penilaian Jabatan
Pemkab Majalengka mulai mengimplementasikan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama pengembangan karier. Sistem ini menilai ASN berdasarkan kompetensi, rekam jejak kinerja, pendidikan, serta sertifikasi.
Seluruh data ASN akan terintegrasi dalam dashboard penilaian terbuka, sehingga setiap aparatur dapat memantau peluang karier secara transparan. Pemerintah daerah berharap sistem ini mampu mendorong ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.
Dorong Pelayanan Publik Lebih Efektif di 2026
Dengan reformasi birokrasi yang terstruktur, Pemkab Majalengka optimistis kualitas pelayanan publik akan meningkat pada 2026. Pemerintah menargetkan birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Langkah ini juga memperkuat posisi Majalengka sebagai daerah yang serius menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern.
Kesimpulan
Pelantikan 166 pejabat di penghujung 2025 menandai babak baru birokrasi Majalengka. Dengan sistem transparan, manajemen talenta ASN, dan penilaian berbasis kinerja, Pemkab Majalengka mempertegas arah reformasi menuju pemerintahan yang profesional dan berdaya saing tinggi.
Komentar