MAJALENGKA — DPRD Kabupaten Majalengka resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025–2026. Strategi penghematan ini dilakukan dengan membatasi perjalanan dinas serta menghentikan kegiatan rapat anggaran di luar kota. Melalui kebijakan tersebut, DPRD Majalengka berhasil menghemat biaya hingga Rp 11,6 miliar.
Ketua DPRD Majalengka, H. Didi Supriadi, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami memutuskan untuk melakukan efisiensi. Hampir tidak ada perjalanan dinas, kecuali untuk hal yang benar-benar penting, seperti konsultasi pembahasan Perda ke pusat,” ujarnya.
Pembatasan Perjalanan Dinas dan Rapat Luar Kota
Sebelumnya, agenda pembahasan anggaran sering dilakukan di luar kota hingga larut malam. Namun kini, seluruh rapat kerja, pembahasan APBD, hingga evaluasi program difokuskan di kantor DPRD Majalengka.
Kebijakan ini menjadi salah satu sumber penghematan terbesar, mengingat biaya perjalanan dinas dan studi banding selalu memakan alokasi anggaran cukup besar.
Manfaat dan Dampak Kebijakan Efisiensi
Melalui langkah ini, DPRD Majalengka tidak hanya berhasil memangkas biaya operasional, tetapi juga dinilai semakin efektif dalam menerapkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan efisien.
Kebijakan tersebut dianggap tepat sebagai respons terhadap dinamika fiskal daerah, sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk program prioritas yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Meski efisiensi berhasil dilakukan, tantangan pengelolaan anggaran daerah masih harus dihadapi. DPRD Majalengka diharapkan dapat terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa hasil penghematan benar-benar bermanfaat dan dirasakan masyarakat.
Publik kini menanti ke mana arah alokasi anggaran hasil penghematan tersebut, apakah untuk meningkatkan pelayanan publik atau memperkuat program prioritas daerah.
Komentar