Majalengka, 6 Oktober 2025 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka telah menjangkau 152.886 warga hingga Oktober 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul sejumlah tantangan besar, terutama dalam hal keberlanjutan anggaran, integritas data, dan pengawasan distribusi.
Capaian Program: 42 Persen dari Target Sudah Terlaksana
Berdasarkan data Satgas MBG Majalengka, dari target 364.011 penerima manfaat, sekitar 42 persen telah menerima bantuan makanan bergizi.
Rinciannya mencakup 282.417 siswa, 3.856 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 77.619 balita.
Dari sisi infrastruktur, sebanyak 44 dari 118 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah aktif beroperasi, sementara 74 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
Komitmen Pemerintah Daerah: Investasi untuk Generasi Sehat
Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan sementara, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Distribusi makanan bergizi harus benar-benar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan,” ujarnya dalam rapat koordinasi Satgas MBG di Yudha Hall.
Sementara itu, Sekda Majalengka sekaligus Ketua Satgas MBG, Aeron Randi, menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, aparat desa, dan unsur keamanan seperti TNI-Polri.
Skala Nasional: Ambisi Besar, Tantangan Lebih Besar
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan nasional dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Targetnya ambisius: menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dalam 11 bulan pertama, pemerintah pusat mengklaim program ini telah:
- Menjangkau puluhan juta warga,
- Menciptakan 290.000 lapangan kerja baru,
- Melibatkan 1 juta petani dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasokan bahan pangan.
Namun, muncul sejumlah pertanyaan besar:
- Apakah beban anggaran program ini akan berpengaruh terhadap prioritas belanja negara lainnya?
- Bagaimana menjamin mutu pangan dari dapur lokal hingga distribusi ke penerima manfaat?
- Apakah data penerima di setiap daerah sudah akurat dan bebas tumpang tindih?
Efektivitas terhadap Angka Stunting: Belum Terbukti Secara Penuh
Salah satu tujuan utama MBG adalah menurunkan angka stunting.
Di Kabupaten Majalengka, angka stunting sempat menurun signifikan — dari 36,7% (2018) menjadi 24,3% (2022).
Namun, data terbaru menunjukkan angka 3,12%, yang dinilai perlu verifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi misinterpretasi publik. Hingga kini, belum ada penelitian empiris yang benar-benar membuktikan keterkaitan langsung antara program MBG dengan penurunan angka stunting di daerah tersebut.
Tantangan dan Titik Rawan di Lapangan
Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan publik antara lain:
- Keamanan pangan: Standar dapur dan sanitasi belum seragam di seluruh wilayah.
- Integritas data: Potensi kecurangan dan manipulasi data masih terbuka jika pengawasan lemah.
- Keberlanjutan anggaran: Ketergantungan terhadap dana pusat berpotensi menjadi hambatan di masa depan.
- Partisipasi masyarakat: Diperlukan mekanisme transparan agar masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan program.
Langkah Lokal: Majalengka Gandeng BUMDes dan Komunitas
Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyiapkan 82 titik dapur sehat yang akan bekerja sama dengan BUMDes serta memanfaatkan potensi komunitas perempuan kepala keluarga sebagai penggerak utama dapur produksi.
Selain itu, Pemkab Majalengka mengalokasikan Rp 5 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan MBG, dengan target 192.247 siswa penerima manfaat.
Namun, pelaksanaannya sempat tertunda di awal tahun karena kesiapan dapur dan vendor belum optimal.
Kesimpulan: Momentum Positif, Tapi Butuh Pengawasan Ketat
Program Makan Bergizi Gratis terbukti memberi dampak positif terhadap pemenuhan gizi masyarakat Majalengka. Capaian 152.886 penerima manfaat menjadi tonggak penting dalam perjuangan menekan angka gizi buruk dan stunting.
Namun, tantangan di bidang pengawasan, pendanaan, dan efektivitas jangka panjang masih perlu mendapat perhatian serius.
Rekomendasi Penguatan Program:
- Menetapkan mekanisme pengawasan publik secara terbuka dan rutin.
- Menjamin keberlanjutan anggaran daerah agar tidak bergantung penuh pada pemerintah pusat.
- Melakukan evaluasi independen untuk menilai dampak langsung MBG terhadap stunting.
- Meningkatkan peran masyarakat dan BUMDes dalam pengelolaan dapur sehat.
- Menyelaraskan data kependudukan dan penerima manfaat agar lebih akurat dan transparan.
Komentar